Kamis, 02/02/2023 14:09 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, enggan menanggapi rencana Presiden Joko Widodo mengganti beberapa menteri (reshuffle) kabinet dalam pekan ini. Menurutnya, reshuffle itu hak prerogatif presiden yang bisa dilakukan kapan saja dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Ketimbang reshuffle, dia usul ke Presiden Jokowi untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. Menurutnya pergantian ini sangat mendesak karena sudah dua tahun berjalan proses konsolidasi BRIN tak kunjung selesai.
"Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional. Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan Iptek nasional," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (2/2).
Sebelumnya, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan membereskan berbagai permasalahan di BRIN ini, sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkan kemerosotan pengembangan riset dan inovasi berlarut-larut dan semakin terpuruk.
Ketua Banggar DPR Harap Prabowo Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Anggota DPR: Peruntukan Anggaran Pendidikan di APBN Perlu Direkonstruksi Ulang
BKSAP DPR: Eksplorasi Model Inovasi Tata Kelola Air dan Sanitasi Penting Cegah Bencana
“Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan BRIN berjalan seperti sekarang ini, yang menyebabkan kelembagaan riset dan teknologi “porak-poranda”, tidak tertata dengan baik, dan kinerjanya terus anjlok,” katanya.
Desakan untuk mencopot Kepala BRIN oleh Komisi VII DPR RI disetujui oleh semua fraksi dan menjadi kesimpulan dalam RDP antara Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, Senin, 30 Januari 2023.
Sikap tegas Komisi VII DPR RI kepada Kepala BRIN/Kepala LPNK Ristek atau Menristek sebelumnya tidak pernah terjadi.
“Ini yang pertama, karena harus menjadi pertimbangan Presiden dalam rangka membangun dialog dan komunikasi yang efektif antara lembaga eksekutif dan legislatif,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
“Tidak kurang Masyarakat Pemajuan Iptek (MPI) dan AIPI menyambut baik desakan dari Komisi VII DPR RI untuk mencopot Kepala BRIN,” imbuhnya.