Senin, 30/01/2017 20:22 WIB
Lampung - Agus Permuji, aktivis petani tembakau yang juga Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menegaskan bahwa petani tembakau harus berdaulat secara hukum, yang harus memiliki payung hukum yang bisa melindungi para petani. Payung hukum tersebut dapat memperkuat kerjasama antar daerah penghasil tembakau yang konstruktif.
Agus yang merupakan petani dari Temanggung itu menjelaskan bahwa salah satu tolok ukur bagi perubahan konstelasi industri tembakau di Indonesia, serta perubahan pendekatan yang lebih dalam menghadapi tantangan-tantangan baru adalah kerjasama.
“Jika kedaulatan dan kemandirian bisa terwujud, maka kami yakin petani tembakau akan sejahtera. Maka, APTI memiliki visi dan misi yang sama, yaitu memperjuangkan petani tembakau Indonesia agar lebih sejahtera dan berdaulat,” ujar Agus disela-sela Musyawarah Daerah (Musda) APTI di Lampung Tengah, Senin (30/01).
Bagi Agus, APTI adalah organisas profesi di tingkat nasional yang telah memiliki badan hukum. Oleh karena itu, di semua tingkatan harus mempunyai legalitas yang sama. Tentu saja, kata Agus, penguatan kelembagaan dan kerja sama antar daerah penghasil tembakau sangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan program kerja APTI ke depannya.
Curhat ke Ganjar, Petani Tembakau Jombang Keluhkan Harga Cukai
Curhat ke Ganjar, Petani Tembakau Jombang Keluhkan Harga Cukai
Ganjar Upayakan Hasil Panen Petani Tembakau Terjual Habis
Agus mengungkapkan, keresahan petani tembakau tentang membanjirnya impor tembakau dari beberapa negara, seperti Cina, AS, Zimbabwe, Turki, dan India, berpengaruh besar terhadap pasokan tembakau di Indonesia. Ini berakibat terhadap harga jual tembakau lokal.
Merujuk data Kementerian Perindutrian RI, tambah Agus, tahun 2003 jumlah import tembakau hanya 28 ribu ton, tahun 2010 91 ribu ton, dan pada puncaknya tahun 2012 mencapai 150,1 ribu ton. Ini menyebabkan harga tembakau lokal rata-rata rendah di tahun 2015.
“APTI mengusulkan agar Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberlakukan bea tarif masuk untuk tembakau serta pengenaan cukai yang lebih tinggi untuk tembakau import, karena semakin banyak serapan tembakau lokal, maka petani akan semakin sejahtera,” tegas Agus.
Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Timur, H. Zaiful Bokhari, yang hadir dalam musyawarah tersebut meminta petani tembakau tetap solid dalam memperjuangkan RUU Pertembakauan sehingga kelak regulasi tersebut akan melindungi stakeholders petani tembakau.
"Salah satu permasalahan besar petani tembakau adalah perjuangan pengendalian import tembakau dari luar negeri, hal ini mengingat potensi tembakau lokal masih banyak. Saya juga akan membantu perjuangan kawan-kawan petani tembakau melalui surat yang akan dilayangkan kepada Ketua DPR RI, dan Presiden Joko Widodo,” kata Zaiful.[]
Keyword : petani tembakau tolak impor tembakau