Rabu, 11/01/2023 13:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah akan berupaya memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia secara adil tanpa meniadakan penyelesaian Yudisial.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (11/1).
“Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian Yudisial,” kata Presiden Jokowi.
Tak hanya itu, diungkapkan Presiden Jokowi, pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
Jokowi Tugaskan Grace Natalie jadi Stafsus Presiden
Harta Jokowi Naik Rp13,4 Miliar Dalam Setahun, Total Rp95,8 Miliar
Bertemu Jokowi, Grace Natalie Ngaku Diberi Tugas di Pemerintahan
Lebih lanjut, dia meminta agar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mengawal upaya-upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Kepala Negara mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, di antaranya:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Taman Sari Lampung 1989,
4. Peristiwa rumah gedong dan pos statis di Aceh 1989
5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998
6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999
8. Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999
9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999
10. Peristiwa wasior di Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena Papua di 2003
12. Peristiwa jambu Kapuk di Aceh tahun 2023