Kamis, 05/01/2023 05:25 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mempertanyakan silang data produksi beras antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang belum terselesaikan sejak 2009.
Menurutnya, silang data antar kedua lembaga tersebut akan menimbulkan polemik dilematis berupa keputusan pemerintah untuk impor beras, yang seharusnya bisa dicegah. Akibatnya harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing.
"Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produksi nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani," kata Firman, Rabu (4/1).
Ia juga menegaskan agar Kementan dan Kemendag tidak main-main dalam mengelola data. Karena dampak silang data tersebut tidak hanya menjadi perdebatan publik tetapi juga berpotensi melahirkan krisis pangan di Indonesia.
Legislator Apresiasi Penerimaan Negara di Jawa Timur Melebihi Rata-rata
Anggota DPR: Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Tambah Beban Ekonomi Rakyat
Ditolak Gelora Gabung Koalisi, Legislator PKS: Oposisi Sehat Kok
“Jadi akibat data tidak sinkron ini, maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu, karena kesimpangsiuran data ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, kata Firman, demi mencegah krisis pangan, Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk menyerap secara maksimal setiap panen yang diproduksi oleh petani Indonesia. Sementara Kementerian Pertanian perlu meninjau proyeksi area pertanaman padi untuk mengantisipasi panen raya pada bulan Maret 2023.
Keyword : Warta DPR Komisi IV Firman Soebagyo Kemendag Kementan impor beras