Rabu, 21/12/2022 12:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan upaya pemberantasan korupsi tak cuma dengan penindakan lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT), tapi juga melalui program pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi.
Hal itu sekaligus merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan OTT membuat citra negara jelek.
"Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja, tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers, Rabu (21/12).
Ali menjelaskan, upaya pencegahan korupsi dilakukan setelah KPK menggelar OTT ataupun menangani kasus di suatu wilayah ataupun sektor tertentu.
AS Rampas Aset Kripto Iran Senilai 1 Miliar Dolar AS
KPK Ungkap Masih Ada Pungli hingga Titipan Calon Siswa pada SPMB
Kejagung Ajukan Kasasi Terhadap Marcella Santoso di Kasus Ekspor CPO
"KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya," imbuhnya.
Ia menyebut, bersamaan dengan tindakan OTT, KPK melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, salah satunya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Ali mencontohkan OTT terhadap Rektor Universitas Lampung Karomani dalam perkara dugaan suap penerimaan mahasiswa baru.
Ia menuturkan KPK tidak berhenti pada upaya penindakan, tapi melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak terulang kembali.
KPK, lanjut Ali, juga terus berupaya mengidentifikasi setiap celah korupsi yang terdapat di pemerintah daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memonitor upaya-upaya pencegahannya.
"KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah maupun di sektor tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Luhut menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra negara menjadi buruk.
Dia pun mendorong agar penerapan digitalisasi dimasifkan. Menurut Luhut, transparansi bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan OTT.
"OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita," ujar Luhut dalam paparannya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12).
Keyword : KPKLuhut Binsar PandjaitanKorupsiOTT