Minggu, 11/12/2022 02:01 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Puluhan ribu pendukung partai oposisi utama Bangladesh berkumpul di Dhaka untuk memprotes pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina dan menuntut pemilihan baru.
Para pengunjuk rasa berunjuk rasa pada Sabtu di lapangan olahraga Golapbagh, di mana massa meneriakkan "Sheikh Hasina adalah pencuri suara" di tengah meningkatnya ketegangan di ibu kota Bangladesh.
Unjuk rasa itu terjadi beberapa hari setelah pasukan keamanan menyerbu markas oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) pada Selasa. Sedikitnya satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam penggerebekan itu.
Protes anti-pemerintah meletus di seluruh negeri dalam beberapa bulan terakhir yang dipicu oleh pemadaman listrik dan kenaikan harga bahan bakar. Perdana menteri telah menolak panggilan untuk mundur.
Wujudkan Kepekaan Sosial Masyarakat terhadap Ancaman Bencana Alam
Banjir Rendam Satu Desa di Subulussalam
Permudah Pemudik, BNPB Siapkan Peta Mudik Siaga Bencana
Seorang pejabat BNP mengatakan bahwa sekitar 200.000 orang telah bergabung dalam demonstrasi hari Sabtu menjelang tengah hari. Juru bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka Faruq Ahmed menolak klaim tersebut dan mengatakan tempat tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30.000 orang.
"Tuntutan utama kami adalah Sheikh Hasina mengundurkan diri dan parlemen dibubarkan dan biarkan pemerintah sementara yang netral turun tangan untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil," kata juru bicara BNP Zahiruddin Swapan.
Protes berlangsung damai, tetapi tim SWAT, unit kontraterorisme, dan pasukan anjing bersiaga, kata Ahmed. Polisi juga telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan menuju kota dan meningkatkan keamanan di sana.
Pejabat BNP menuduh pemerintah memicu pemogokan transportasi tidak resmi untuk mencoba mencegah orang bergabung dengan demonstrasi.
Unjuk rasa itu terjadi sehari setelah dua pemimpin BNP ditangkap atas tuduhan menghasut kekerasan. Lebih dari 2.000 aktivis dan pendukung partai oposisi telah ditahan sejak 30 November untuk mencegah mereka menghadiri protes tersebut.
Pemerintah Barat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan atas iklim politik dan pelanggaran hak asasi manusia di Bangladesh.
Pengamat independen telah melaporkan bahwa dua pemilihan umum terakhir telah dicurangi oleh pemerintah Hasina, yang memaksa BNP kalah.
Pada hari Selasa, 15 kedutaan Barat mengeluarkan pernyataan bersama, menyerukan Bangladesh untuk mengizinkan kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan pemilihan yang adil. PBB membuat deklarasi serupa sehari kemudian.
Yamini Mishra dari Amnesty International mengatakan kekerasan minggu ini menunjukkan, pihak berwenang sangat tidak menghargai kesucian hidup manusia dan mengirimkan pesan mengerikan bahwa mereka yang berani menggunakan hak asasi mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan.