Senin, 28/11/2022 17:47 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah mewanti-wanti relawan untuk tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke hal-hal negatif. Hal ini terkait permintaan restu dari relawan ke Jokowi untuk “gempur” pengkritik tidak berdasar.
"Bagi saya kepada para relawan tolonglah, sebagaimana Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) sampaikan, jangan kemudian mendorong-mendorong Presiden kita kepada tempat yang tidak semestinya," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
Dia menegaskan, tugas Jokowi sebagai Kepala Negara jelas merawat kesatuan Indonesia. Jokowi bahkan wajib menyatukan semua rakyat di Tanah Air.
"Tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta-meminta Presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda maka sebenarnya kalau itu dilakukan akan menjerumuskan Bapak Presiden kita," kata dia.
Rusia Masuki Perkotaan, Ukraina Berjuang Pertahankan Front Timur
Yogi Gemblez dan Epy Kusnandar Ngaku Gunakan Ganja Untuk Kebutuhan Pribadi
Wuling Air EV jadi Mobil Listrik Favorit Gen Z
Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, permintaan relawan kepada Jokowi sudah melampaui batas. Dia bahkan tidak abis pikir Jokowi yang punya etika tinggi diajak untuk `brutal`.
"Loh, elu bayangin aja minta restu untuk gempur orang, Presiden kita etikanya, Presiden kita punya etika yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan Bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," ujarnya.
Said mengultimatum para relawan Jokowi agar bersikap sewajarnya. Seharusnya, relawan tak boleh mendorong Kepala Negara menodai demokrasi yang berjalan baik di Tanah Air.
Menurut dia, jika ada relawan yang ngotot meminta restu untuk `menggempur` pengkritik bisa dipastikan ingin Jokowi jatuh ke perbuatan negatif. Pendukung sebenarnya, kata dia, justru harus membawa kebaikan terhadap Jokowi.
"Kalau ada relawan yang seperti itu, menakutkan bagi saya. Kalau arahan khusus Pak Sekjen kan sudah menyampaikan supaya relawan jangan mendorong-dorong Presiden tidak pada tempatnya karena itu bukan bagian dari tugas Presiden," tegas dia.
Video berisi permintaan restu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kepada Presiden Jokowi untuk `menggempur` pengkritik pemerintah viral di media sosial.
Bahkan setelah heboh, Benny masih mengaku heran kalau ada pihak yang mempersoalkan pernyataannya dalam video. Dia mempertanyakan, alasan dirinya tidak boleh marah karena Jokowi kerap diserang.
"Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," kata Benny.