Cak Imin: Kalau Pemerintah Tidak Respon, PKB akan Jewer

Senin, 23/01/2017 11:07 WIB

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan  mendukung Pemerintah untuk menindak tegas pelaku politik SARA dan Radikalisme yang saat ini mengemuka di Indonesia. Alasannya, politik yang berbasis isu itu dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Secara politik, isu SARA dan radikalisme mengancam eksistensi NKRI dan Pancasila. Semangat Intoleransi yang menjadi hakekat dari SARA,  didengung-dengungkan baik oleh oknum maupun organisasi kemasyarakatan sejatinya tidak pantas ditolerir," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (cak Imin) saat membuka diskusi SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia yang digelar DPP PKB di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Cak Imin meyakini,  pemerintah mampu mengatasi tekanan gelombang politik yang memainkan isu SARA.  "Pemerintah tak perlu lagi diajari tegas atau menunggu rakyat bertindak tegas. Tegakkan hukum untuk melindungi NKRI, Pancasila dan Konstitusi. Sepanjang dalam rel ini, PKB akan selalu mendukung penuh," ungkapnya.

Selain menghimbau pemerintah,  anggota komisi I DPR tersebut juga mengharapkan,  masyarakat aktif dalam mengantisipasi isu SARA. Bahkan ia membuka diri mendampingi masyarakat melapor tindakan SARA yang didapatkannya.

"Saudara-saudara jangan diam kalau ada tindakan-tindakan SARA yang merugikan kita semua. Lapor pada pemerintah. Kalau pemerintah tidak mendengar, tidak merespon, laporkan kepada saya, kepada PKB. PKB akan jewer pemerintah," tegasnya.

Seperti diketahui, DPP PKB menggelar diskusi yang bertema SARA, Radikalisme dan prospek Ekonomi Nasional. Diskusi tersebut tampil sebagai pemateri di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri , Staf Ahli Kordinator Wakil Presiden dan Pengusaha Sofjan Wanandi, Staf Menko Ekonomi Boby Harafinus, dan Chairman INACHAM (Indonesia Chamber of Commerce in China) Liky Sutikno dan Ekonom Faisal Basri.

TERKINI

Lestari Moerdijat: Dukung Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Wisuda ITS, Mentrans Kenang Pengabdian Abdul Rohid Pemerintah Diminta Prioritaskan Keamanan WNI di Lebanon Percepatan KDKMP, Mendes Minta Kades dan Pengurus Kopdes Dilibatkan