Kamis, 24/11/2022 00:10 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) terpaksa akan mendatangkan beras dari luar negeri jika Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sanggup menyediakan beras 600.000 ton beras dalam negeri untuk diserap BUMN Pangan.
Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementan, dan ID FOOD, yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu, (23/11).
Buwas mengatakan, alternatif mengimpor beras sudah dipertimbangkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 8 November lalu. Bila stok tidak terpenuhi dari dalam negeri, maka harus disuplai dari negara tetangga.
"Ini bukan maunya Bulog. Bulog hanya berdasarkan penugasan keputusan Rakortas. Jadi, sudah dipertimbangkan segalam macam. Alternatif manakala itu tidak terpenuhi dalam negeri, maka harus disuplai dari luar," kata Buwas.
Sinergi Kementan-Kodim 1910 Malinau Tingkatkan Produksi dengan Perluas Areal Tanam Baru
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Potensi Swasembada Padi, Kementan Dorong Bulungan Terapkan Prinsip Bisnis
Buwas mengatakan, alternatif diperlukan mengingat saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) tersisa 426.573 ton. Bulog sendiri mendapat tugas meningkatkan stok cadangan beras pemerintah 1-1,2 juta ton hingga akhir tahun ini.
Meski belum pasti dari negara mana pemerintah akan mendatangkan beras karena masih mengutamakan pasokan dalam negeri, Buwas memastikan bahwa beberapa negara tetangga yang memproduksi beras menyanggupi menyediakan 500.000 ton beras.
"Beberapa negara, kalau saya sebut negaranya nanti banyak lagi yang mengintervensi ke sana, mereka mau memberikan stok kepada kita. Dari beberapa negara sanggup untuk 500.000," ungkap Buwas.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menegaskan, pemenuhan beras nasional mengutamakan beras dalam negeri. Namun, untuk ketersdian apabila dirasa perlu pengadaan ketersedian dari luar negeri itu akan dilakukan.
"Ingat, kita tidak boleh main-main dengan pangan nasional. Ini yang namanya ketersediaan wajib bagi kita semua. Kalau urusan perut jangan main-main. Jadi, kalau memang itu harus diputuskan akan kita putuskan," imbuhnya.