Selasa, 22/11/2022 21:12 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Diminta menjaga daya beli masyarakat agar serapan terhadap produk perusahaan menjadi optimal. Pasalnya, saat ini permintaan barang dari pasar global atau ekspor mengalami hambatan sehingga banyak produk yang mengendap dan gagal dipasarkan.
Hal itu, ditegaskan Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit dalam Market Review IDXChanel, Selasa (22/11/2022).
"Dasarnya memang permintaan luar negeri menurun, kita tidak bisa paksakan. Ada temuan pabrik sepatu sudah selesai sepatunya tujuan ekspor, buyers suruh tahan di gudang karena gudang dia juga penuh," kata Anton
Menurutnya pemerintah perlu memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat dalam negeri ketika barang ekspor tidak terserap. Salah satunya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.
Dewas KPK Putuskan Etik Nurul Ghufron Pekan Depan
Hari Ini, Emas Antam Anjlok Rp11.000
JK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Korupsi Karen Agustiawan
Anton menilai dengan demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terhindarkan oleh pengusaha ketika produk-produk yang dihasilkan bisa terserap oleh pasar lokal. Jadi tidak terjadi penumpukan barang di gudang. "Pemerintah mau mempertahankan pekerja, harus ada tindakan nyata, misalnya meningkatkan daya beli," sambungnya.
Menurutnya bukan tugas pengusaha untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran upah yang dinaikan. Namun perlu adanya sebuah instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah. "Daya beli buruh turun, disuruh pengusaha yang tanggung, itu tidak adil, kenapa hanya buruh, bagaimana petani, nelayan dan informal worker bagaimana," kata Anton.
Anton mencontohkan, di Amerika pemerintah memberikan support dana USD600-700 termasuk kepada homeless. Begitu pula di Belanda yang memberikan subsidi 190 euro per bulan untuk menghadapi kenaikan harga energi.