Minggu, 09/10/2022 17:45 WIB
Jayapura, Jurnas.com - Tokoh Masyarakat Wali Papua, Buce Wali mengatakan permintaan pihak keluarga yang menginginkan Lukas Enembe diperiksa di lapangan terbuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu hal yang tidak manusiawi.
“Kasus korupsi tidak bisa diselesaikan secara adat melainkan harus diselesaikan secara hukum negara,” tegas dia dalam keterangan resminya, Minggu (9/10).
Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan tempat yang aman dan sesuai standar, apabila ada pihak yang ingin melakukan pemeriksaan di tempat terbuka serta dilihat masyarakat itu termasuk hal yang tidak manusiawi.
"Masyarakat Papua sangat menyayangkan kasus Lukas Enembe terjadi karena seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Kasus Lukas Enembe itu harus diproses, ketika Lukas Enembe terbukti bersalah maka harus mendapat hukuman,” imbuh dia.
Ghufron Akui Sempat Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan
Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik
KPK: Kuasa Hukum Gus Muhdlor Kirim Surat Penundaan Pemeriksaan
Buce melanjutkan, masyarakat meminta kepada Lukas Enembe untuk tidak bersembunyi dibalik "pagar hidup" masyarakat Papua. Dia harus berani bertanggung jawab dan menerima segala risiko serta tidak mengorbankan masyarakat Papua.
Menurut tokoh masyarakat Wali Papua itu, Lukas Enembe harus memberikan informasi secara transparan kepada KPK agar kasusnya segera terselesaikan.
Sementara itu, terkait isu pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala suku besar Papua, Buce menyatakan keberatannya. Dia juga yakin seluruh masyarakat tidak akan menerima keputusan tersebut.
"Di Papua semua kabupaten mempunyai kepala suku besar masing-masing dan untuk kepala suku besar Papua harus dibicarakan oleh seluruh masyarakat Papua", tegasnya.
"Masyarakat yang menjaga Lukas Enembe harus mau membuka diri dan membiarkan proses hukum dilakukan oleh pemerintah,” demikian kata Buce Wali.