Minggu, 02/10/2022 04:12 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Rusia telah menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan rancangan resolusi yang berusaha mengutuk pencaplokan wilayah Ukraina.
Rusia sendiri tidak mendapat dukungan dalam pemungutan suara soal resolusi tersebut. Negara sahabat Beruang merah, China dan India memilih abstain daripada memilih menentang resolusi yang mengutuk tindakan terbaru Kremlin di Ukraina.
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memperkenalkan resolusi pada pertemuan DK pada Jumat yang meminta negara-negara anggota untuk tidak mengakui status Ukraina yang berubah dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.
Sebelumnya, pencaplokan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II dilakukan ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin memproklamirkan kekuasaan Rusia atas empat wilayah yang membentuk 15 persen wilayah Ukraina.
Genjot Penjualan di China, Toyota Gandeng Tencent
Toyota Kenalkan Dua Varian Mobil Listrik untuk Pasar China
31 Perusahaan China Jalin Kemitraan dengan 77 Kampus Vokasi
Resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh AS dan Albania, menyerukan kecaman terhadap referendum "ilegal" yang diadakan di bagian Ukraina yang diduduki Rusia dan agar semua negara tidak mengakui perubahan apa pun pada perbatasan Ukraina.
Resolusi itu juga meminta Rusia untuk segera menarik pasukan dari Ukraina, mengakhiri invasi yang diluncurkan pada 24 Februari. Sepuluh negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara China, Gabon, India, dan Brasil abstain.
"Tidak ada satu negara pun yang memilih Rusia. Tidak satu pun," kata Thomas-Greenfield kepada wartawan setelah pertemuan itu, menambahkan bahwa abstain jelas bukan pembelaan RusiaP.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia berpendapat bahwa daerah-daerah, di mana Moskow telah merebut wilayah dengan paksa dan di mana pertempuran masih berkecamuk, memilih untuk menjadi bagian dari Rusia.
"Tidak akan ada jalan untuk mundur karena rancangan resolusi hari ini akan mencoba memaksakannya," kata Nebenzia dalam pertemuan itu.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan satu tangan yang menentang resolusi itu "sekali lagi bersaksi tentang isolasi Rusia dan upaya putus asanya untuk menyangkal kenyataan dalam komitmen bersama kita, mulai dari piagam PBB".
Utusan Inggris, Barbara Woodward, mengatakan Rusia telah "menyalahgunakan hak vetonya untuk membela tindakan ilegalnya tetapi mengatakan aneksasi itu tidak memiliki efek hukum. "Ini adalah fantasi," tambahnya.
Beijing tidak nyaman
China abstain dari pemungutan suara pada resolusi tersebut, tetapi juga menyuarakan keprihatinan tentang krisis yang berkepanjangan dan meluas di Ukraina.
China telah tegas di pagar atas konflik di Ukraina, mengkritik sanksi Barat terhadap Rusia tetapi berhenti mendukung atau membantu dalam kampanye militer Moskow, meskipun kedua negara menyatakan kemitraan strategis "tanpa batas" pada bulan Februari.
Dalam pengakuan yang mengejutkan, Putin baru-baru ini mengatakan bahwa pemimpin China Xi Jinping memiliki kekhawatiran tentang Ukraina.
Duta Besar Beijing untuk PBB Zhang Jun berpendapat bahwa sementara kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dijaga, masalah keamanan sah negara juga harus ditanggapi dengan serius.
"Selama tujuh bulan krisis Ukraina, krisis dan efek limpahannya memiliki berbagai dampak negatif. Prospek krisis yang berkepanjangan dan meluas juga mengkhawatirkan. China sangat prihatin dengan prospek ini," kata duta besar dalam sebuah pernyataan.