Minggu, 25/09/2022 21:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah mesti memberikan bantalan berupa bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun imbas kenaikan harga BBM. Menurutnya, jika tidak ada bansos maka 40 persen rakyat miskin yang akan menanggung beban akibat kenaikan harga senilai Rp 8 triliun.
Hal itu, diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pembukaan Olimpiade APBN 2022. Dia mengatakan jika pemerintah masih memberikan subsidi BBM maka yang menikmati bukannya orang miskin.
Dengan kata lain, subsidi BBM salah sasaran. "Kalau negara memilih memberikan subsidi BBM, maka yang menikmati APBN itu adalah yang memakan subsidi itu, yaitu kelompok yang lebih mampu," ujar Sri Mulyani, dalam Pembukaan Olimpiade APBN 2022, Minggu (25/09/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, merujuk dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan subsidi barang BBM yang menerima adalah masyarakat mampu.
DPK BNI di Kuartal I 2024 Capai Rp780,23 Triliun
Liverpool Mata matai Striker Incaran Arsenal
Kuartal I, BNI Cetak Laba Rp5,33 Triliun
"Kalau yang punya mobil empat berarti yang mengkonsumsinya lebih banyak dia mengkonsumsi subsidi lebih banyak. UMKM yang barang kali cuman punya satu motor, bahkan nggak punya motor dia nggak dapet, dari Rp 500 triliun," tuturnya.
Adapun alokasi anggaran subsidi sudah melebar dari asumsi awal sebesar Rp 152 triliun jadi Rp 502,4 triliun. Bahkan, kata dia, jika pemerintah tak menaikkan harga BBM berpotensi membengkak hingga Rp 698 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, dengan naiknya harga BBM ini juga akan memicu inflasi. Dari naiknya inflasi akan menyebabkan garis kemiskinan naik, sehingga pemerintah memberikan bansos kepada 40 persen masyarakat termiskin.
"Kita akan menghitung 40 persen termiskin itu biaya untuk hidup mereka naik. Dalam hitungan kita itu tadi, berdasarkan data Susenas mereka akan terbebani sekitar lebih dari Rp 8 triliun. Pemerintah memberikannya Rp 24 triliun, sebagai kompensasi," ujarnya.