Minggu, 18/09/2022 02:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Partai Demokrat mengklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki niat untuk melanjutkan proyek Hambalang yang sempat mangkrak pembangunannya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan rekomendasi bahwa proyek itu bisa dilanjutkan lagi. Pernyataan Andi ini menanggapi komentar PPP yang menyinggung proyek kompleks olahraga Hambalang tak kunjung potong pita.
Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih dulu menyebut pemerintahan Jokowi hanya tinggal potong pita proyek-proyek dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Empat tahun lalu, KPK menyatakan proyek itu bisa dilanjutkan. Tapi, pemerintahan Jokowi yang tidak berniat melanjutkan," kata Andi dalam keterangannya, Sabtu (17/9).
Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK
KPK Juga Tangkap Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Jabar
KPK Sita Mobil hingga Motor dalam OTT Kepala Imigrasi Jakbar
Andi mengklaim proyek Hambalang bukan sebuah proyek tanpa perencanaan. Ia pun mengakui ada persoalan hingga terhambat pembangunannya.
Ia menilai KPK sempat meminta proyek itu dihentikan sementara sampai masalah selesai. Sebab, ada beberapa potensi merugikan negara.
"Proses hukum dijalankan, ternyata kerugian negara ada, tapi tidak besar dan dinyatakan bisa dilanjutkan lagi," kata Andi.
Melihat itu, Andi menduga pemerintahan Jokowi tidak menganggap berdirinya sebuah kompleks olahraga yang lengkap setelah Kompleks Senayan belum diperlukan.
Andi menyebut, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nantinya akan dibangun kompleks olahraga mirip Hambalang. Namun, dia meragukan kapan hal tersebut akan terealisasi.
"Kita tahu, Ibu Kota Negara itu entah kapan bisa terealisasinya. Anggaran negara lagi cekak, investasi asing masih enggan masuk," ucap Andi.
Keyword : Partai Demokrat Andi Arief Hambalang Jokowi KPK AHY