Sabtu, 17/09/2022 17:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi dingin rencana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turun gunung alias terjun lagi ke gelanggang politik nasional.
“Setahu saya, beliau (SBY, red) tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung," ujar Hasto, menanggapi pernyataan-pernyataan SBY yang dinilai mendeskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto menegaskan, jika turun gunungnya SBY itu mau menyebarkan fitnah kepada Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY.
"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” katanya.
Raphinha Ingin Bremer Perkuat Lini Belakang Barcelona
Dapat Perlindungan, Dua Pesepak Bola Wanita Iran Resmi Menetap di Australia
Cedera Kronis, De Ligt Terancam Absen hingga Akhir Musim
Hasto selaku Sekjen PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan SBY bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil dilakukan Pemerintahan Jokowi.
“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," jelasnya.
"Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan," lanjutnya.
Lebih jauh Hasto menyebut sosok Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati (Komisioner KPU pada masa itu, red) yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
"Diluar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk," ungkap Hasto.
Berdasarkan penelitian, Hasto menyebut SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. "Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” ujar Hasto.
Dampak lebih lanjut, Hasto mengatakan rejim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka.
“Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” lanjut Hasto.
"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," imbuhnya.
Terkait Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hasto menilai, SBY sebagai seorang ayah tentu wajar berkeinginan yang terbaik buat anaknya, yakni Pak AHY.
“Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu."
Bagi Hasto, Presiden Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Juga tidak menginjak-injak hak rakyat sebagaimana dituduhkan.
"Justru dengan blusukan Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata alumni UGM dan Universitas Pertahanan tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan," kata Hasto.
Karena itu, jelas Hasto, para pakar pemilu yang punya kredibilitas harus didengar dalam menilai apakah demokrasi berjalan baik selama 10 tahun ketika Demokrat memimpin (2004-2014).
"Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” kata Hasto.