Selasa, 30/08/2022 10:11 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah harus mampu memastikan bahwa subsidi BBM hanya untuk kalangan tidak mampu. Jika tidak, dikhawatirkan keuangan negara akan semakin terbebani. Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi harus dilakukan dengan baik. “Siapapun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan," kata Josua Pardede, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (30/8). Josua menuturkan, penyebab besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu akibat mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi. Akibat dari kondisi itu, BBM bersubsidi terus tersedot dan berimplikasi pada bertambahnya anggaran subsidi dari pemerintah. Bahkan, kondisi tersebut bertambah parah karena kenaikan harga minyak dunia yang masih bertahan di atas USD90 per barel, jauh di atas asumsi makro pada APBN 2022 sebesar USD63 per barel. Lebih lanjut, Josua tidak mempermasalahkan rencana pemerintah mengerek harga bbm. Namun, dia berharap kenaikan BBM dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Pemerintah, kata dia, juga harus terus memperkuat data penerima bbm bersubsidi melalui digitalisasi. Beban subsidi dan kompensasi BBM pada tahun ini mengalami peningkatan dari semula Rp152 triliun yang dialokasikan pada APBN 2022 menjadi Rp502 triliun. Bahkan, bisa membangkak jika tidak ada pembatasan konsumsi.