Kamis, 11/08/2022 18:24 WIB
Teheran, Jurnas.com - Iran membantah tudingan fiksi Amerika Serikat (AS) bahwa Teheran merencanakan pembunuhan mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, sebagai balas dendam kematian komandan Qasem Soleimani.
Tudingan AS muncul di tengah negosiasi menghidupkan kembali kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara besar, yang telah ditinggalkan Washington pada 2018 silam.
"Departemen Kehakiman AS telah membuat tuduhan tanpa memberikan bukti yang sah, menciptakan karya fiksi baru," kata juru bicara kementerian luar negeri Iran Nasser Kanani dikutip dari AFP pada Kamis (11/8).
"Kali ini mereka datang dengan plot yang melibatkan individu seperti Bolton yang karir politiknya telah gagal," ejek Kanani.
Trump Siap Hentikan Perang Jika Iran Patuhi Kesepakatan Baru
Blokade AS Mulai Lemahkan Kapasitas Produksi Minyak Iran
Kapal Prancis Diserang di Selat Hormuz, Sejumlah Kru Terluka
"Republik Islam memperingatkan terhadap tindakan apa pun yang menargetkan warga Iran dengan menggunakan tuduhan konyol," tegas dia.
Departemen Kehakiman AS pada Rabu (10/8) kemarin mengatakan bahwa Washington mendakwa seorang anggota Garda Revolusi Iran, Shahram Poursafi, atas tuduhan pembunuhan berencana, yang menargetkan Bolton dengan bayaran US$300.000.
Rencana itu disinyalir sebagai pembalasan atas terbunuhnya Soleimani di Irak pada 7 Januari 2020 silam, di tangan pesawat tanpa awak AS.
Sejak kematiannya, Teheran telah bersumpah untuk membalas dendam, dan Amerika Serikat meningkatkan keamanan bagi pejabat terkemuka saat ini serta mantan pejabat, termasuk Pompeo, yang memimpin Departemen Luar Negeri ketika Soleimani terbunuh.
Bolton, seperti halnya Pompeo, merupakan penasihat keamanan nasional di Gedung Putih mantan presiden Donald Trump dari April 2018 hingga September 2019.
Dia sangat menentang kesepakatan 2015 yang membatasi program nuklir Iran, dan mendukung penarikan sepihak pemerintahan Trump dari pakta tersebut pada Mei 2018.
Keyword : John Bolton Iran Amerika Serikat Pembunuhan Donald Trump