Selasa, 09/08/2022 18:09 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pertamina membuka data realisasi kuota BBM bersubsidi tahun 2022.
Permintaan tersebut diutarakan lantaran adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan banyak SPBU tidak dapat melayani pembelian BBM bersubsidi dengan alasan habis.
Padahal, lanjutnya, kuota Pertalite untuk tahun 2022 adalah sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sedangkan kuota solar tahun 2022 adalah sebesar 15 juta kiloliter.
Oleh karena itu, Mulyanto meminta Pertamina menjelaskan secara gamblang kepada DPR kondisi cadangan BBM bersubsidi yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat berspekulasi macam-macam sehingga menimbulkan gejolak yang mengkhawatirkan.
Kemendikdasmen Tekankan Sekolah Mesti Jadi Ruang Aman dan Nyaman
Lebanon Upayakan Gencatan Senjata Permanen dengan Israel
Ilmuwan Temukan Tanaman Terus Naik ke Puncak Himalaya, Ini Penyebabnya
"Sekarang saja dikabarkan cadangan operasional BBM Pertamina tinggal 15 hari, dari yang seharusnya 20-30 hari. Akibatnya, di beberapa tempat mulai ada berita tentang antrean BBM," kata Mulyanto.
"Karena itu DPR merasa perlu mendengar penjelasan resmi Pertamina terkait cadangan BBM bersubsidi tersebut," imbuh Politikus PKS ini.
Mulyanto menjelaskan, Pertamina tidak mengambil tindakan sepihak dengan melakukan pembatasan cadangan operasional di masing-masing SPBU secara diam-diam. Sehingga ujung-ujungnya menimbulkan antrean kendaraan pelanggan BBM.
Terlebih, lanjutnya, setelah adanya kenaikan harga BBM non subsidi jenis Dexlite, diperkirakan tidak sedikit pelanggan yang bermigrasi dari BBM non subsidi ini ke BBM subsidi jenis solar.
“Setelah sebelumnya juga terjadi migrasi pelanggan Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite, karena kenaikan harga Pertamax tersebut,” terangnya.
"Kalau ini terjadi, maka akan menambah kebisingan ruang publik di saat menjelang tahun politik seperti sekarang ini," sambungnya.
Mulyanto juga meminta Pemerintah mengkalkulasi secara matang kebutuhan BBM bersubsidi di tahun 2022, baik solar maupun Pertalite. Di sisi lain, Pemerintah juga harus mengawasi dan mengendalikan realisasi kuota BBM tahun 2022.
“Jangan sampai cadangan BBM bersubsidi tahun 2022 habis di tengah jalan,” terangnya.
Legislator Dapil Banten III ini juga merasa, Pemerintah harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan agar kelangkaan BBM bersubsidi tidak terjadi.
"Apalagi sekarang terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 serta migrasi pelanggan BBM non-subsidi menjadi pelanggan BBM bersubsidi. Dikhawatirkan kuota BBM bersubsidi tahun 2022 ini sudah habis di bulan Oktober-November 2022," terang Mulyanto
Dia mendesak Pemerintah segera memutuskan opsi penambahan kuota BBM bersubsidi dan menyediakan alokasi anggarannya, agar Pertamina dapat menjalankan proses penyediaan BBM secara tepat waktu.
"Kita tidak ingin di akhir tahun 2022 ini terjadi kelangkaan BBM," demikian kata Mulyanto.
Keyword : Warta DPR Komisi VII Mulyanto Pertamina BBM bersubsidi Covid-19 PKS