Rabu, 03/08/2022 19:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Mendorong terjalinnya komunikasi penyedia barang dan jasa dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan menyelenggarakan Apkasi Procurement Network (APN) 2022 Expo and Forum pada 24-26 Agustus 2022.
Hal itu, disampaikan Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang dalam acara Dialog and Technical Meeting road to APKASI Procurement Network Expo and Forum di Jakarta, Rabu (3/8/2022).
"Penyelenggaraan ini dilakukan untuk mendorong bagaimana ada komunikasi antara penyedia barang dan jasa dengan para Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) " kata Sarman Simanjorang.
Sarman menjelaskan selama ini penyedia barang dan jasa dan SKPD hanya berkomunikasi melaluu dunia maya, yaitu e Katalog LKPP. Dengan adanya penyelenggaraan ini miminal mereka lebih mengenal produsennya dan bisa berkomunikasi secara aktif terkait penyediaan barang dan jasa.
Pesawat Latih PK-IF Jatuh di BSD, Polisi: Tiga Orang Meninggal Dunia
Arnod Sihite Sebut Kinerja BP2MI Lindungi Pekerja Migran Layak Diapresiasi
Maruarar Sirait: Akbar Tandjung Inspirasi Anak Muda dan Aktivis
Selain itu, penyelenggaraan ini juga merupakan tugas dari AKAPSi untuk produk unggulan daerah bisa memasuki e-Katalog. "Perhelatan akbar tersebut sebagai upaya untuk percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Usaha Menengah, Kecil (UMK) dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah," katanya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan System e-Katalog, Yulianto Prihandoyo mendorong SKPD untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog. Menurutnya, e-Katalog lebih mengefiensikan waktu dalam pengadaan barang dan jasa serta terbentuknya pengadaan secara lebih transparan.
"Dengan pengadaan barang melalui e-Katalog ini, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah lebih efisien dan lebih transparan karena barangnya dapat dilihat di e-Katalog," katanya.
Ditempat yang sama, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinno menyambut baik dengan adanya penyelenggaraan tersebut. Menurutnya penyelenggaraan tersebut dapat menjalin komunikasi dengan para penyedia barang dan jasa.
Pihaknya juga mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa menggunakan e-Katalog lebih transparan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.