Selasa, 12/07/2022 14:29 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menyelidiki dugaan korupsi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta KPK menyelidiki dugaan gratifikasi dan penggelapan kekayaan oleh Suharso.
“Sekali lagi, kami mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso. Kemudian, terkait masalah laporan keuangannya juga,” ujar Uchok Sky Khadafi, dalam keterangannya, Selasa (12/7).
Uchok menilai laporan harta kekayaan atau LHKPN yang dilaporkan Suharso ada kejanggalan. Di mana, harta kekayaan Suharso saat menjadi menteri dan ketua umum PPP mengalami kenaikan yang signifikan.
Dewas KPK Klarifikasi Pihak Pelapor soal Pengalihan Penahanan Yaqut Cholil
Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Dewas
KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo Tersangka
“Ini seharusnya juga ditelusuri KPK, kasus harta pejabat naik signifikan. Maka disebabkan oleh apa? Harus dibuka kepada publik,” ungkapnya.
Uchok juga menilai PPP sudah kehilangan isu dan tokoh yang melambangkan Kabah di tubuh partainya.
“Suharso sebagai tokoh PPP tidak cocok, apalagi sudah ada dugaan kasus seperti ini. Kalau memang PPP ingin melaju cepat, maka harus digantikan ketuanya,” tambahnya.
Sebagai informasi, berdasarkan LHKPN Suharso tahun 2018 yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, memiliki kekayaan sebesar Rp 84.279.899. Saat itu Suharso masih menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Suharso hanya melaporkan memiliki kas dan setara kas lainnya. Ketua Umum PPP itu tak melaporkan memiliki harta lainnya.
Sementara satu tahun berselang, yakni pada 2019 harta Suharso meningkat pesat sebesar Rp 59.861.206.050. Di tahun berikutnya, pada 2020 Suharso melaporkan memiliki harta sebesar Rp 69.793.308.036.
Sedangkan tahun 2021, Suharso melaporkan memiliki harta sebesar Rp 73.064.251.480.
Keyword : KPKSuharso MonoarfaLHKPNHarta Kekayaan