Senin, 27/06/2022 19:51 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Seorang utusan khusus Asia Tenggara untuk krisis di Myanmar, Prak Sokhonn mendesak penguasa militernya untuk tidak menahan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi di penjara.
Dikutip dari Reuters, Prak Sokhonn memohon keringanan hukuman terhadap Aung San Suu Kyi menjelang kunjungan akhir pekan ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen perdamaian junta dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Aung San Suu Kyi, yang telah diadili, dituduh melakukan setidaknya 20 kejahatan sejak kudeta terhadap pemerintah terpilihnya tahun lalu, telah dipindahkan ke penjara di ibu kota Naypyitaw dan ditahan di sel isolasi.
Pria berusia 77 tahun itu sampai minggu lalu dibebaskan dari penjara dan ditahan di lokasi yang dirahasiakan, meskipun memiliki beberapa hukuman untuk pelanggaran yang relatif kecil.
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Perbatasan Myanmar Jadi Pusat Operasi Ilegal, Thailand Bantu Pulangkan 900 Warga China
Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Generasi Muda
Prak Sokhonn, yang juga Menteri Luar Negeri Kamboja dalam sebuah surat kepada junta mendesak belas kasih.
"Aung San Suu Kyi dianggap secara internasional dan oleh banyak orang di Myanmar memiliki peran penting dalam kembalinya negara Anda ke keadaan normal dan rekonsiliasi nasional melalui solusi politik damai," tulisnya, menurut sebuah pernyataan.
Aktivis mengecam kunjungan terakhir Prak Sokhonn pada Maret sebagai kegagalan yang menguntungkan junta dan mengabaikan lawan-lawannya, kritik yang dia katakan dia mengerti.
Dalam suratnya, ia mengatakan proses perdamaian yang sukses tidak mungkin dilakukan dengan satu pihak dikecualikan.
"Sebuah resolusi politik damai untuk sebuah konflik, betapapun kompleksnya itu, harus melibatkan pembagian ruang politik oleh semua yang terlibat," tambahnya.