Rabu, 18/05/2022 16:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memergoki oknum pejabat pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membakar barang bukti dokumen saat melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Ambon.
Bukti dokumen yang dibakar itu diduga terkait kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi pada 2020 yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon, Richard Louhenapessy.
"Benar, Selasa (17/5), Tim Penyidik KPK mendapati oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkot Ambon," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/5).
KPK menduga upaya perintangan oleh pejabat itu dilakukan atas perintah atasannya. Dikatakan Ali, penyidik KPK langsung mengamankan oknum pejabat tersebut untuk diperiksa.
KPK Cecar Petinggi PT Taspen Soal Pengelolaan Investasi Rp1 Triliun
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli
Dewas KPK Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
"Tim Penyidik langsung mengamankan dan memeriksa oknum tersebut untuk menggali motif perbuatannya," kata Ali.
KPK pun mengultimatum semua pihak untuk tidak melakukan upaya untuk menghilangkan barang bukti dan merintangi penyidikan dengan sengaja.
"Apabila ditemukan ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan dimaksud, KPK tidak segan dan tegas akan menerapkan aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 UU Tipikor," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi di lingkungan perkantoran pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada Selasa (17/5).
Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan barang bukti dokumen keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan barang elektronik yang terkait dengan kasus ini.
"Pada beberapa lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya sejumlah dokumen terkait keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/5).
Adapun lokasi yang digeledahan ruang kerja Richard; ruang kerja sekretariat Wali Kota Ambon; ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan.
Kemudian ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor BPKAD; serta beberapa ruangan kerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap soal persetujuan izin prinsip pembangunan cabang toko ritel Alfamidi pada 2020 di Kota Ambon.
Ada dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanusa serta Kepala Perwakilan Regional Alfamidi, Amri.
Richard diduga menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.
Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy meminta agar Amri menyerahkan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew.
Tak hanya itu, Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Selain suap, KPK pun menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, hal itu masih didalami tim penyidik.