Rabu, 27/04/2022 20:38 WIB
Brussels, Jurnas.com - Keputusan Rusia menghentikan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria, dinilai Uni Eropa sebagai langkah agresif dan bentuk pemerasan. Demikian disampaikan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.
"Kami akan memastikan bahwa keputusan Gazprom memiliki dampak yang paling kecil bagi konsumen Eropa," tegas Von der Leyen dikutip dari BBC pada Rabu (27/4).
Kepala Uni Eropa juga memperingatkan penyedia energi Eropa, agar tidak memenuhi tuntutan Rusia untuk membayar gas mereka dalam rubel.
Dikatakan, tuntutan itu kemungkinan besar akan berbuah pelanggaran sanksi Uni Eropa, karena tidak masuk dalam kontrak sebelumnya.
KPK Periksa Eks Dirut PT PGN Terkait Korupsi Jual Beli Gas
Makin Maju di Ukraina, Putin Yakin Bisa Menang tanpa Gunakan Senjata Nuklir
Ajudan Biden Ungkap Kemungkinan Penempatan senjata Nuklir Strategis AS
"Membayar dalam rubel, jika itu tidak diramalkan dalam kontrak, merupakan pelanggaran sanksi kami," ujar dia.
Von der Leyen melanjutkan, perusahaan tanpa kontrak yang menetapkan pembayaran dalam rubel, tidak boleh menuruti permintaan Rusia karena akan "berisiko tinggi" bagi mereka.
Diketahui, Gazprom memotong pasokan ke Polandia dan Bulgaria setelah negara-negara tersebut menolak untuk membayar gas dalam mata uang rubel.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tahu Eropa bergantung pada energi Rusia. Tapi di sisi lain dia membutuhkan pendapatan, bahkan dari negara yang dia anggap tidak bersahabat.
Diperkirakan, pada Januari lalu negara-negara Uni Eropa termasuk Jerman dan Polandia, membayar US$6 miliar untuk gas. Itu sebabnya, terlepas dari permintaan publik Putin bahwa mereka membayar dalam rubel, kenyataannya lebih kompleks.