Kamis, 21/04/2022 18:25 WIB
Balikpapan, Jurnas.com - Sebanyak 500 lebih ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Balikpapan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menjadi Calon Presiden 2024 (Cak Imin Capres 2024).
“Kami seluruh perwakilan Rukun Tetangga mendukung Gus Muhaimin Iskandar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024,” Perwakilan Ketua RT se Kota Balikpapan, Taufiqurrahman, Kamis malam, 20 April 2022.
Sepanjang jalannya acara deklarasi, seluruh peserta ramai menyuarakan yel-yel Gus Muhaimin Presidenku sebagai bentuk dukungan. Merekapun siap bekerja keras memenangkan Gus Muhaimin menjadi Presiden.
Gus Muhaimin menyambut baik deklarasi dukungan yang dilakukan oleh ratusan Ketua RT tersebut. Menurutnya RT merupakan garda terdepan yang mengetahui ragam persoalan sekaligus penyambung aspirasi warga di tataran akar rumput.
Tanggapan Anies soal Nasdem dan PKB dukung Prabowo
Prabowo penasaran dengan Ilmunya Cak Imin
Setelah terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Cak Imin di DPP PKB
“Terimakasih atas dukungannya. RT ini perannya sangat penting, mengapa penting? Karena yang tahu persis urusan dan kebutuhan warga-warga ya RT-RT ini,” kata Gus Muhaimin.
Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan, Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya sebetulnya sudah siap tampil menjadi negara maju. Semua perangkat serta kekayaan alam Indonesia sangat mungkin mengubah nasib rakyat menjadi lebih baik.
“Indonesia sebetulnya sudah punya modal yang sangat baik.semuanya sudah siap, tinggal pemimpinnya. Pemimpinnya harus tulus, ikhlas mengabdi dan tidak untuk kepentingan diri dan kelompoknya,” kata Gus Muhaimin.
Keponakan Gus Dur ini menambahkan, modal lain sosok pemimpin ideal adalah kesetiaan pada panji-panji UUD 1945 dan Pancasila, serta tidak bergantung pada konflik kepentingan tertentu. Jadi ketika membuat keputusan, ujarnya, murni untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Oleh karena itu nanti syarat menjadi pejabat tidak boleh menjadi pebisnis, dan yang jadi pebisnis tidak boleh menjadi pejabat."
"Supaya tidak ada konflik of interest. Problemnya itu banyak sekali pejabat merangkap jadi pebisnis, sehingga aturannya dibuat untuk kepentingan bisnis,” pungkas Gus Muhaimin.