Rabu, 06/04/2022 19:42 WIB
Surabaya, Jurnas.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
LaNyalla mendukung hal tersebut. Kata dia, para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.
"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata LaNyalla saat kunjungan dapil di Jawa Timur, Rabu (6/4).
Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.
KPK Geledah Rumah Politikus PDIP Ono Surono
Ribuan Warga Serbu Open House Lebaran di Istana, Antusias Sejak Siang
Prabowo Salat Id di Lokasi Bencana, Sultan: Negara Hadir untuk Rakyat
"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.
"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan tiga periode," kata dia.
Menurut LaNyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.
"Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," tegasnya.