Selasa, 20/12/2016 18:52 WIB
Jakarta - Masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok tengah menjadi perbincangan hangat dalam kontelasi nasional saat ini. Apalagi kedatangan pekerja Tiongkok ini diikuti peristiwa janggal seperti penyelundupan dan penanaman bibit sayuran berbakteri, serta pengibaran bendera China di sejumlah kawasan di Indonesia.
Muncul kekhawatiran masyarakat akan adanya agenda terselubung di balik eksodus tenaga kerja asal China. Tak dapat dibantah, gosip akan adanya rencana invasi China terhadap Indonesia semakin kencang.
Ketua Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat, Dede Macan Yusuf membenarkan masyarakat tengah khawatir dengan masuknya WNA asal Tiongkok dalam kapasitas besar ke Indonesia. Kasus ini berawal dari Turnkey Project Management yang disepakati dengan pemerintah Indonesia.
"Turnkey Project ini mengatur bahwa mereka masuk investasi tetapi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari mereka. Dan nggak boleh diganggu. Turnkey Project inilah yang kemudian ditantadatangani oleh pemerintah dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Dede Yusuf kepada Jurnas.com di Jakarta, Selasa (20/12/2016).
Legislator Minta Pemerintah Prioritaskan Metode Pembelajaran Berpikir Kritis
Panja Bahas Revolusi Pembiayaan Pendidikan Bersama Alumni Perguruan Tinggi
DPR Sayangkan Hilangnya 800 Ribu Data Calon Mahasiswa Pendaftar KIP-Kuliah
Dede menyayangkan, Turnkey Project ini tidak dievaluasi dengan cepat. Belakangan diketahui bahwa Turkey Project ini merupakan konsep China dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya yang sangat besar, yakni mencapai lebih dari 1,5 miliar jiwa.
"Maka masuklah mereka berbondong-bondong Warga Negara Tiongkok dengan alasan Turnkey Project," ujar Dede.
Kesadaran bangsa Indonesia akan adanya bahaya eksodus tenaga kerja China, lanjut Dede, ternyata baru disadari belakangan. Khususnya setelah banyak warga China yang menjadi pekerja kasar di Indonesia.
"Ketika kemudian ramai, oh ini nggak bisa dong begini ini. Kalo cuma tukang gali pasir, gali batu, itu banyak di Indonesia. Tapi kemudian kita dianggap menghambat Turnkey Project. Oleh karena itu pemerintah harus mencari solusi. Karena kontrak Turnkey Project udah ditandatangani. Rp120 triliun lebih kontrak kerja. Arahnya bagaimana, menyiapkan peragkat kita. Fungsi pengawasan dan penindakan," tukas Dede.
Sebelumnya, pengamat politik Siti Zuhro menganggap pemerintah diam saja. Padahal, kata dia, banyak isu serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari China.
"Soal wisatawan dari China, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang China, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e-KTP yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis China ke Indonesia," paparnya.
Keyword : Turnkey Project Pekerja China Dede Yusuf