Senin, 28/03/2022 14:39 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri dan tidak membohongi rakyat. Selain itu, sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19.
“Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax. Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” terang Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (28/3).
Sementara terkait BBM jenis Premium, Mulyanto minta pemerintah jangan membohongi rakyat. Pemerintah harus berhenti mengembangkan wacana bahwa masyarakat sudah tidak meminati lagi BBM Premium dan lebih memilih BBM jenis Pertalite yang ramah lingkungan.
Mulyanto melihat yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Ketika datang BBM jenis Premium, yang harganya lebih murah dibanding Pertalite, masyarakat antusias dan langsung menyerbu habis BBM jenis ini.
Erling Haaland Kembali jadi Top Skor Liga Inggris
KPK Sita Rumah Mewah Terkait Pencucian Uang SYL
Ngeri! Tawuran Bawa Senjata Tajam Belasan Pelajar di Tangsel Diamankan
Faktanya Premium sangat terbatas untuk tidak dikatakan kosong di SPBU karena Pertamina tidak mendistribusikan Premium dengan baik. Padahal Premium ini adalah BBM dalam penugasan.
“Masyarakat masih menganut logika BBM murah bukan BBM bersih. Jadi Mulyanto minta Pemerintah berhentilah mengembangkan wacana-wacana pembohongan publik seperti ini. Masyarakat tidak buta,” tegas Mulyanto.
Politisi PKS ini mengingatkan, pemerintah wajib membangun ketahanan energi nasional dengan menyediakan BBM di seluruh wilayah NKRI dengan harga yang terjangkau di tengah pandemi dan daya beli masyarakat yang masih lemah.
“Pertamina sebagai BUMN, operator Pemerintah harus melaksanakan kebijakan Pemerintah dengan baik,” tutupnya.
Keyword : Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS BBM Pertamax ketahanan energi