Kamis, 24/03/2022 09:50 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa target angka prevalensi stunting 14 persen harus tercapai pada tahun 2024.
"Saya minta seluruh gubernur, bupati dan walikota yang ada di Tanah Air akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen luput. Harus tercapai," tegas Presiden Jokowi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3).
Presiden Jokowi menyampaikan, sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan stunting harus dikerjakan dengan maksimal.
"Hal-hal yang terkait dengan stunting, berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan pendampingan calon pengantin agar mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah semua harus dikerjakan," kata Presiden Jokowi.
Prabowo Dijadwalkan Terima SBY dan Jokowi di Istana Sore Ini
Kisah Faris Berjuang Kikis Angka Stunting Lewat Karya Animasi
Larangan Bunuh Diri dalam Ajaran Islam dan Hikmahnya
"Termasuk juga pengukuran, penimbangan untuk bayi-bayi yang baru lahir, dan pemberian makanan tambahan yang bergizi," sambungnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo berharap, prevalensi stunting 48,3 persen saat ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat menurun menjadi 43,01 persen di akhir 2022 dan melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen.
"Karena itu, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa berjuang sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan termasuk pelibatan semua komponen masyarakat," kata Hasto, yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki prevalensi stunting paling tinggi di NTT dan 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas, yakni 48,3 persen.
NTT masih memiliki 14 kabupaten lainnya berkategori merah atau prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen, yakni Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning atau prevalensi stuntingnya 20 hingga 30 persen, yakni Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang, dan Flores Timur.
Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Pada kunjungan ini, Presiden Jokowi meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan.
Di antaranya pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga, proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air.
Masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga menjadi salah satu program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.