Jum'at, 04/03/2022 10:12 WIB
PHNOM PENH, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn akhir bulan ini akan melakukan perjalanan pertamanya ke Myanmar dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Dikutip dari AP, Jumat (4/3), Prak Sokhonn dijadwalkan pada 20-23 Maret, menurut juru bicara kementerian, tetapi rincian pertemuan belum diselesaikan.
Group regional yang biasar disebut ASEAN ini berusaha untuk berkontribusi pada proses perdamaian di Myanmar, yang telah dilanda kerusuhan sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu.
ASEAN berusaha menerapkan konsensus lima poin tentang Myanmar yang dicapai tahun lalu dengan menekankan dialog, bantuan kemanusiaan, dan diakhirinya kekerasan.
Junta Militer Beri Amnesti untuk 7.000 Tahanan Penentang Pemerintah
Myanmar Usir Dubes Timor Leste Buntut Laporan HAM Berat
Junta Myanmar Akui Pemilu Tidak Diadakan secara Nasional
Namun dewan militer yang berkuasa di Myanmar, yang juga merupakan anggota ASEAN, telah menunda pelaksanaan rencana tersebut, bahkan ketika negara tersebut telah tergelincir ke dalam situasi yang oleh beberapa pakar PBB digambarkan sebagai perang saudara.
Satu hal yang mencuat adalah penolakan militer untuk mengizinkan utusan ASEAN bertemu dengan Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak pengambilalihan tahun lalu.
Kurangnya kerja sama Myanmar membuat ASEAN tahun lalu melarang pemimpinnya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menghadiri pertemuan puncak tahunannya, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi badan tersebut.
Menurut pejabat Kamboja, militer Myanmar baru-baru ini memberikan izin kepada utusan ASEAN untuk bertemu dengan anggota lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Namun, hampir semua pemimpin utamanya dipenjara, seperti Aung San Suu Kyi, atau bersembunyi untuk menghindari penangkapan.
Prak Sokhonn menjadi utusan khusus ASEAN setelah Kamboja menjadi ketua tahun ini untuk pengelompokan regional.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah menyatakan minatnya untuk terlibat lebih dekat dengan para jenderal Myanmar dan pada Januari ia menjadi kepala pemerintahan pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Myanmar sejak tentara merebut kekuasaan.
Dalam beberapa pekan terakhir, dia telah menyuarakan pesimisme bahwa krisis di sana dapat diselesaikan dalam waktu dekat.