Rabu, 09/02/2022 12:54 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut jika insan pers memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Firli dalam rangka Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (9/2).
"Kami di KPK melihat andil dan peran nyata insan pers dari maraknya pemberitaan seputar kasus serta penanganan korupsi yang dilakukan KPK pada media massa tanah air. Bahkan, isu korupsi seringkali dijadikan `headline` atau `top isu` dalam rating media massa," kata Firli melalui keterangannya.
Firli mengatakan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Pers bisa membantu pemerintah menghadapi sampai menyelesaikan permasalahan bangsa yang beragam.
"Salah satunya perilaku koruptif dan kejahatan korupsi yang telah berurat akar di NKRI," ujar Firli.
Gazalba Saleh Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi dan TPPU
KPK Tetapkan Gubernur Malut Tersangka Pencucian Uang
KPK Cecar PNS Setjen DPR Soal Aliran Uang Korupsi Rumah Dinas
Dia juga menyebut wartawan kerap membantu mencari informasi kasus korupsi yang dibutuhkan KPK dengan pendalaman pemberitaan yang dilakukan. Berita mendalam itu diyakininya
sebagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan secara tepat, cepat, terukur, dan efisien.
"Tidak berlebihan jika kami katakan insan pers memiliki andil teramat penting dalam segenap daya dan upaya KPK bersama segenap elemen negara, untuk membentuk peradaban dan budaya antikorupsi di Indonesia," tutur Firli.
KPK menganggap pewarta sebagai saudara seperjuangan dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK dan wartawan mempunyai jalan berbeda namun satu arah dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Firli berharap wartawan di Indonesia terus konsisten membantu KPK memberantas korupsi bersama. Firli yakin demokrasi bisa terbuka, transparan, serta bebas dari korupsi jika terus dipantau oleh wartawan.
"Disinilah salah satu peran besar pers, yakni ikut memonitor dan menjaga transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan sistem tata kelola pemerintahan agar selalu baik, untuk menutup peluang atau celah terjadinya korupsi," ucap Firli.