Pemerintah Jokowi Kesampingkan Agenda HAM

Senin, 12/12/2016 17:21 WIB

Jakarta - Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terabaikan. Dimana, janji Presiden Jokowi saat kampanye untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu belum terwujud.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dirilis Setara Institute soal indeks kinerja HAM tahun 2016, dalam rangka memperingati hari HAM Internasional dan evaluasi tahunan kondisi HAM di Indonesia.

Peneliti Setara Institute Bidang HAM, Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan, kinerja pemerintahan Jokowi belum memberi manfaat yang signifikan dalam sektor HAM selama dua tahun terakhir.

"Masih mengesampingkan agenda pemajuan HAM, khususnya di bidang hak sipil dan politik," kata Rosyidi, di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

Kata Rosyidi, pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan pembangunan bidang infrastruktur ketimbang sektor yang berkaitan dengan HAM khususnya sektor sipil dan politik.

"Kepemimpinan Jokowi masih lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur," tegasnya.

Ia menjelaskan, janji pemerintah mengusut tuntas perkara pelanggaran HAM masa lalu belum terwujud. Misalnya, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membuka dokumen TPF Munir, meski menurut survei memberi sentimen positif, tapi tetap tidak berdampak baik karena dokumen tersebut dinyatakan hilang oleh Setneg.

TERKINI

Kemdikdasmen Dorong Pemberdayaan Perempuan Tingkatkan Literasi Nasional Cara Daftar Penjaringan Data Guru Belum Bersertifikat Pendidik 2026 Kemenhut-BMKG Teken MoU Pencegahan Karhutla, Operasi OMC jadi Andalan New Syclon Band Rilis Single Sebenarnya Masih Cinta, Ego Jadi Penyesalan