Rabu, 02/02/2022 12:28 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah menunda kebijakan pemindahan Ibu Kota Baru Negara (IKN) sebelum ada hasil kajian objektif tentang potensi bencana geologi di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pemerintah juga diminta mencermati pandangan berbagai ahli geologi baik dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), UGM maupun dari Badan Geologi, Kementerian ESDM mengenai potensi bencana geologi di wilayah IKN baru itu.
"Pemerintah semestinya memperhatikan betul pandangan dari para ahli geologi tersebut. Soal pemindahan IKN baru ini jangan dilakukan secara grasa-grusu apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana varian Omicron tengah mendaki puncak," kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (2/2).
Dia menambahkan, potensi bencana geologi ini harus dikaji secara cermat dan detil kemudian disusun rencana mitigasinya. Tidak boleh serampangan. Sebab ini terkait dengan keselamatan penduduk dan juga kondisi keamanan IKN baru dalam jangka panjang.
TKA di PKBM Jawab Tantangan Fleksibilitas Belajar
BMKG Prakirakan Sebagian Jakarta Cerah pada Pagi Hari
Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Pembegalan Anggota Damkar di Jakut
"Jangan terburu-buru, apalagi sampai mengambil dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yang didedikasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Perlu studi yang mendalam untuk dapat memetakan kondisi bawah tanah wilayah IKN baru ini," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Mulyanto setuju saran para ahli agar Pemerintah menyusun peta detail geologi teknik di wilayah IKN tersebut, sehingga dapat diketahui secara persis daerah-daerah mana yang rawan bencana untuk kemudian dilakukan mitigasi spesifik.
"Langkah ini penting agar memberi rasa aman bagi masyarakat. Tidak “gelap” secara geologi dan penuh resiko bencana," tegasnya.
Mulyanto tegaskan, Badan Geologi, Kementerian ESDM seharusnya ditugaskan untuk menangani persoalan ini. Namun Pemerintah belum serius melakukan itu.
Untuk diketahui beberapa potensi bencana geologi penting yang diungkap para ahli untuk mendapat perhatian Pemerintah adalah potensi patahan dan pergeseran tanah karena keberadaan mud volcano di wilayah IKN dan bencana yang mungkin terjadi karena jebakan gas dangkal.
"Ini kan potensi bahaya penting yang harus dimitigasi secara meyakinkan. Belum lagi terkait adanya sumber batu bara, yang dapat memicu kebakaran di wilayah IKN serta banyaknya lubang tambang yang harus ditutup, agar tidak memakan korban anak kecil yang tenggelam," jelas Mulyanto.