Selasa, 25/01/2022 12:06 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadapt Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro.
Dia bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
"Chairoman J Putro akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE (Rahmat Effendi, Wali Kota nonaktif Bekasi)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (25/1).
Selain Chairoman, tim penyidik juga mengangendakan memeriksa tiga saksi lainnya. Lurah Jati Rangga Kota Bekasi Ahmad Apandi, Pensiunan PNS/Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar-Ryasaka Widodo Indrijantoro, dan penilai pada KJPP Rahmat MP dan Rekan Boanerger Silvanus Daearari Damanik.
KPK Berpeluang Jerat Ketua DPRD Bekasi di Kasus Rahmat Effendi
KPK Soal Pengembalian Uang Ketua DPRD Bekasi: Tak Pengaruhi Pembuktian Unsur Pasal
KPK Kembangkan Kasus Rahmat Effendi Lewat Penerimaan Uang Ketua DPRD Bekasi
"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk RE," kata Ali.
Dalam perkara ini, Rahmat Effendi dan delapan orang lain telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.
Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.
KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.
Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp600 juta.