Rabu, 19/01/2022 19:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Transformasi PT PLN (Persero) melalui pembentukan holding dan subholding merupakan upaya pemerintah mempercepat program transisi energi dari fosil ke energi terbarukan di Indonesia.
Pemerintah juga sedang melakukan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan listrik besar lainnya di Korea, Italia, Prancis, hingga Malaysia guna menghasilkan kebijakan yang tepat untuk holding dan subholding PLN.
Keterangan tersebut diutarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/1/2022).
"Dari benchmarking awal, confirm bahwa kami harus mempercepat pembangkit listrik menjadi sebuah subholding tersendiri karena banyak negara juga seperti itu. Lalu, di dalam subholding itu, seluruh power plant ini harus melakukan transisi besar-besaran ke energi terbarukan," ujar Erick.
Baru Dibuka, Selat Hormuz Kembali Ditutup Iran
Carrick Puji Insting Gol Casemiro, Sebut Punya Indra Keenam
Delegasi Dunia Kagumi Kearifan Lokal di Lapas Bangli dan Bapas Karangasem
Indonesia setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar 25 miliar dolar AS atau setara Rp350 triliun per tahun dengan rincian 70 persen pendanaan dioptimalkan untuk pengembangan hydropower, panel surya, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan battery energy storage system (BESS).
Di sisi lain, kondisi PLN saat ini sedang terlilit utang hampir Rp500 triliun, sehingga sulit bagi perusahaan setrum negara tersebut menambah utang baru untuk mengembangkan energi terbarukan. Oleh karena itu, pemerintah akan menugaskan subholding PLN untuk mencari sumber pendanaan lain, seperti melakukan aksi korporasi.
Erick menegaskan coorporate action itu tidak berarti menjual aset negara. Dia mencontohkan saat Kementerian BUMN mengonsolidasikan BRI, PNM, dan Pegadaian pada tahun lalu dan itu tidak ada istilahnya sebuah institusi atau kekuatan asing mengambil.
Aksi korporasi yang dilakukan pada lembaga keuangan itu justru membuat pasar kian optimis karena keberpihakan terhadap UMKM yang justru menjadi masa depan bagi para nasabah BRI, sehingga rights issue bisa mencapai Rp96 triliun, yang menjadi terbesar di Asia Tenggara, nomor dua di Asia, dan nomor tujuh di dunia.
Erick mengatakan strategi aksi korporasi menjadi kesempatan baru bagi PLN dalam mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan energi terbarukan tanpa harus menambah utang perseroan.
"Tentu konsolidasi subholding power atau pembangkit ini nanti mengonsolidasikan yang semua ada hubungan dengan turunan power plant, salah satunya PLN Batubara, ya, bisa saja dimerger atau ditutup," jelasnya.
Erick menargetkan transformasi di tubuh PLN ini bisa rampung pada 2022. Dia mengatakan enam bulan sebelum akhir tahun akan diadakan virtual holding, seperti yang pernah dilakukan pemerintah kepada PT Pelindo dan PT Pertamina beberapa waktu lalu. "Full transisi kami harapkan 2025, kalau bisa lebih cepat 2024," pungkas Erick.