PDIP: Pembubaran KKR Langgar UU

Kamis, 08/12/2016 13:55 WIB

Jakarta - Pembubaran paksa Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Nasrani oleh oknum ormas keagamaan yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunna (PAS) di Sabuga, Bandung adalah pelanggaran terhadap Undang Undang (UU).

Demikian disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat (Jabar) TB Hasanuddin, ketika dihubungi, Jakarta, Kamis (8/12). Menurutnya, setiap warga negara yang hendak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dilindungi oleh konstitusi.

"Pada prinsipnya di republik ini bebas menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, hal itu dilindungi UU dan konstitusi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Seharusnya, kata TB Hasanuddin, aparat keamanan memberikan perlindungan secara tegas terhadap warga negara yang sedang menjalankan ibadah. Untuk itu, Ia meminta, aparat penegak hukum menindak oknum Ormas yang sewenang-wenang membubarkan KKR tersebut.

"Saya kira tidak boleh terjadi dan menurut penjelasan dari aparat setempat sangat disesalkan, maka aparat pengamanan harus menjabarkan. Karena ketika ada warga negara sedang menjalankan ibadah harus dilindungi," tegasnya.

TERKINI

Legislator PDIP: Tiket Pesawat Mahal Hambat Pariwisata dan Ekonomi Rakyat JCBC ke-17, Indonesia dan Malaysia Bahas Penguatan Ekonomi-Perlindungan WNI Pimpinan DPR Ingatkan Pembantu Presiden Pegang Teguh Komitmen Antikorupsi Menag: Ekosistem Halal Harus Mencakup Halal, Thayyib, dan Mubaarak