Kamis, 18/11/2021 14:40 WIB
Washington, Jurnas.com - Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takeo Mori, membatalkan kehadirannya dalam konferensi pers bersama diplomat Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).
Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman, dibiarkan menjawab pertanyaan sendiri tanpa kehadiran Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korea Selatan Choi Jong Kun, dan Takeo yang baru saja ditemuinya selama tiga jam.
Sherman menyebut ada beberapa perbedaan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan yang terus diselesaikan. Namun pembatalan konferensi pers bersama tidak terkait dengan pertemuan trilateral sebelumnya, yang disebutnya "konstruktif (dan) substantif."
Ketiga pejabat tersebut membahas kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan, dan komitmen negara mereka untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dan menyatakan kembali komitmen mereka untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, bebas, damai, stabil, dan terbuka.
DPR Minta Jepang Ajarkan Smart Farming ke Petani Muda Indonesia
AS dan Sekutu Asia Mendorong Dibentuknya Panel Baru untuk Pantau Sanksi Korea Utara
Biden dan Kishida Kemungkinan akan Bahas Proyek Kereta Peluru Texas
Juru bicara Kedutaan Besar Jepang Masashi Mizobuchi mengatakan, Tokyo telah "mengajukan protes keras" pada Selasa lalu atas kunjungan kepala polisi Korea Selatan ke pulau-pulau yang disengketakan antara negara-negara, yang dikenal sebagai Takeshima di Jepang.
Gugusan batuan vulkanik berangin dikendalikan oleh Seoul, yang menyebutnya Dokdo, tetapi juga diklaim oleh Jepang.
"Dalam keadaan ini, kami telah memutuskan bahwa tidak pantas untuk mengadakan konferensi pers bersama," kata Mizobuchi melalui email dikutip dari Reuters pada Kamis (18/11).
Choi mengatakan kepada wartawan di Washington bahwa pihak Jepang telah memberi tahu mereka perihal tidak berpartisipasi dalam konferensi pers, sesaat sebelum pembicaraan trilateral dimulai.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dia tidak menambahkan apa pun ke pernyataan Choi, tetapi bahwa sikap Seoul tetap tidak berubah bahwa Dokdo adalah wilayah negara itu secara historis, geografis dan di bawah hukum internasional.