Kamis, 28/10/2021 07:30 WIB
YERUSALEM, Jurnas.com - Israel tetap pada rencannya membangun membangun sekitar 3.000 rumah bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, menentang kritik terkuat pemerintah Biden hingga saat ini terhadap proyek-proyek tersebut.
Seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan forum perencanaan kantor penghubung Israel dengan Palestina memberikan persetujuan awal untuk rencana membangun 1.344 unit rumah dan lampu hijau terakhir untuk proyek membangun 1.800 rumah.
Kini semua terserah pada Menteri Pertahanan Benny Gantz, seorang sentris dalam pemerintahan politik Israel yang beragam, untuk memberikan anggukan untuk izin konstruksi yang akan dikeluarkan, dengan konsekwensi gesekan lebih lanjut dengan Washington.
"Pemerintah ini berusaha menyeimbangkan antara hubungan baiknya dengan pemerintahan Biden dan berbagai kendala politik," kata seorang pejabat senior Israel kepada Reuters, Kamis (28/10).
Harapan Gencatan Senjata Menipis, Biden Bertemu Raja Yordania
Militer Israel Serukan Palestina untuk Mengevakuasi Warga Sipil Rafah
Israel Menggerebek Kantor Al Jazeera setelah Perintah Penutupan Stasiun TV Lokalnya
Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengatakan sangat prihatin tentang rencana Israel untuk memajukan ribuan unit pemukiman. Ia menyebut langkah tersebut, merusak prospek solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan mengatakan sangat menentang perluasan pemukiman.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah membahas masalah ini dengan Gantz pada Selasa lewat sambungangan telepon.
Panggilan telepon mereka pertama kali dilaporkan oleh situs berita Axios, yang mengutip pejabat Israel yang mengatakan bahwa kepala diplomat AS menyuarakan penentangan AS terhadap rencana pemukiman tersebut.
Proyek-proyek terbaru, serta tender yang diterbitkan pada Minggu untuk lebih dari 1.300 rumah pemukim, merupakan ujian besar pertama atas kebijakan penyelesaian dengan pemerintahan Biden yang mulai menjabat pada Januari.
Seorang pejabat senior Palestina mengatakan keputusan itu menunjukkan, pemerintahan baru Israel, yang dipimpin politisi sayap kanan Naftali Bennett, tidak kalah ekstrimnya dengan pemerintahan pemimpin veteran yang digantikannya, Benjamin Netanyahu.
"Perilaku pemerintah Israel di bawah Bennett tidak kalah ekstrem dari apa yang terjadi di bawah Netanyahu," kata anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Bassam Al-Salhe kepada Reuters.
"Pemerintah AS memiliki kata-kata, dan tidak ada tindakan, untuk mengubah kebijakan yang telah diberlakukan oleh Trump," kata Salhe.
Seperti diketahui, sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal.
Israel membantah hal ini dan telah menempatkan sekitar 440.000 warga Israel di Tepi Barat, dengan alasan hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan daerah itu, tempat 3 juta orang Palestina tinggal.
Palestina berusaha untuk menciptakan sebuah negara di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai Israel-Palestina gagal pada tahun 2014. (Reuters)