Golkar Ganti Ketua DPR, PDIP Usul Revisi UU MD3

Senin, 28/11/2016 22:39 WIB

Jakarta - Pasca pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov), PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, dan DPD (MD3) di Prolegnas 2017.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 itu untuk mengembalikan formasi pimpinan DPR berdasarkan sistem proporsional perolehan suara pada Pemilu 2014 lalu.

"Kami dari Fraksi PDIP mengusulkan revisi UU MD3. Ada juga dari Nasdem dan Golkar," kata Arif, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11).

Arif menilai, UU MD3 yang mengatur tentang pimpinan DPR berdasarkan sistem paket tidak sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial. Sebab, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu tidak mendapat posisi sebagai pimpinan DPR.

Untuk itu, Ia berharap agar UU MD3 dapat segera direvisi guna memberi ruang bagi partai politik pemenang Pemilu dan sebagai partai pengusung utama pemerintahan Presiden Jokowi. "Kalau UU MD3 masih begini kami berkelahi terus," tegasnya.

Diketahui, Rapat Pleno DPP Partai Golkar, pada Senin (21/11/2016) memutuskan Setnov kembali diajukan sebagai Ketua DPR menggantikan Akom. Sementara, Dewan Pembina Partai Golkar merestui pergantian Ketua DPR tersebut, meski sempat mendapat penolakan.

TERKINI

Komisi XI DPR: Formula TKD 2027 Harus Adil dan Berpihak pada Daerah ESDM Sebut Sempat Tahan Ekspor Batu Baru Demi Amankan Listrik PLN RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Keadilan Pembangunan bagi Wilayah 3T Diskon Tarif Transportasi Diyakini Jadi Penggerak Ekonomi dan UMKM