Kamis, 30/09/2021 12:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Luar Negeri Aljazair mengatakan bahwa mereka menyesalkan keputusan otoritas Prancis untuk mengurangi jumlah visa yang dikeluarkan untuk warganya, pada malam diskusi mereka tentang imigrasi.
"Keputusan yang tidak menguntungkan datang setelah delegasi Aljazair melakukan perjalanan ke Paris dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam mengelola migrasi tidak teratur antara kedua negara," utusan Kementerian Luar Negeri untuk Maghreb dan Sahara Barat, Amar Belani dilansir Middleeast, Kamis (30/09).
Kemarin pemerintah Prancis mengumumkan akan memperketat persyaratan visa bagi warga negara Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
Paris membenarkan langkahnya dengan alasan bahwa negara-negara ini menolak untuk mengeluarkan izin konsuler yang diperlukan untuk mengembalikan migran gelap dari Prancis.
Prancis Batasi Akses Dubes Amerika Serikat di Paris
Prancis Minta NATO Turun Tangan Atasi Krisis Afghanistan
Takut Covid-19, Prancis Larang Warga Melancong ke Indonesia
Menurut media Prancis, 7.731 perintah deportasi dikeluarkan terhadap warga negara Aljazair antara Januari dan Juli 2021, 597 di antaranya ditangkap, sementara pihak berwenang Aljazair menandatangani izin konsuler untuk pemulangan 31 orang.
Desember lalu, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menyatakan bahwa Presiden Emmanuel Macron telah memutuskan untuk mengurangi visa yang diberikan kepada warga Aljazair pada 2019 untuk membendung arus imigrasi tidak teratur.
Menurut data resmi dari Konsulat Jenderal Prancis di Aljazair, dari 504.000 aplikasi visa pada 2019, 274.000 disetujui.
Menurut data yang sama, tiga konsulat Prancis di Aljazair memberikan 412.000 visa pada 2018, sementara jumlah aplikasi melebihi setengah juta.