Sabtu, 18/09/2021 16:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Indonesia pernah kehilangan dua pulau, yakni Sipadan dan Ligitan setelah kalah dalam sengketa dengan negara Malaysia.
“Kasus Sipadan dan Ligitan beberapa waktu yang lalu adalah bitter lesson, pelajaran pahit bagi kita, dan kita tidak menginginkan ini terjadi lagi,” tegas Mendagri saat memberi sambutan pada acara tersebut secara virtual, Jumat (17/9/2021).
Nah, agar hal serupa tak terjadi lagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) untuk menjaga daerah perbatasan.
Gerakan ini terbangun atas kerja sama antara BNPP dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pencanangan tersebut diresmikan saat momen peringatan HUT ke-11 BNPP yang jatuh pada hari ini, Jumat 17 September 2021.
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Upaya Pemakzulan Partai Republik terhadap Pejabat Perbatasan Diperkirakan Berakhir di Senat
Sekjen PBB Menyebut Pemblokiran Bantuan untuk Gaza Sebabkan Kemarahan
Mendagri Tito mengatakan, semua kegiatan pengelolaan perbatasan yang menghasilkan dokumen penting bernilai arsip, perlu dijaga sekaligus dirawat. Dokumen tersebut seperti hasil perundingan dan kesepakatan batas negara, titik referensi, serta titik batas negara. Hal ini untuk menjaga kedaulatan negara dan menjadi sumber pembelajaran bagi bangsa serta generasi selanjutnya.
“(Dokumen ini) sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi kita dan generasi-generasi selanjutnya,” ujar Mendagri Tito saat memberi sambutan pada acara tersebut secara virtual, Jumat (17/9/2021).
Dengan program ini, lanjut Mendagri, semua dokumen yang dinilai penting dapat diarsipkan secara sistematis dan menggunakan digitalisasi. Mendagri tidak menginginkan satu jengkal pun tanah NKRI hilang atau diambil negara lain karena alasan kelemahan kearsipan dokumentasi.
Selain untuk menjaga daerah perbatasan negara, pencanangan GNSTA juga untuk mendukung program Reformasi Birokrasi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan.
Selain program GNSTA, Mendagri juga meresmikan penggunaan Pojok Baca Digital (POCADI) yang dibangun di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ketujuh PLBN tersebut di antaranya PLBN Aruk, Badau, dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Skouw di Provinsi Papua. Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara BNPP dengan Perpustakaan Nasional.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meluncurkan buku “Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia". Buku ini terbit atas inisiasi dari Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara (Forpertas).