PAN Tak Masalah Dievaluasi dari Kabinet Jokowi

Senin, 21/11/2016 20:58 WIB

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak keberatan jika dievaluasi terkait koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu terkait aksi demo akbar pada 4 November yang lalu.

Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais mengatakan, evaluasi koalisi dan para menteri merupakan hak dan kewenangan Jokowi sebagai kepala negara.

"Soal koalisi parpol pemerintah saya rasa sikap kita sama bahwa presiden punya hak prerogatif apakah soal mengatur koalisi atau menterinya kembali itu semua adalah hak prerogatif presiden," kata Hanafi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/11).

Hal itu menanggapi isu adanya evaluasi partai koalisi setelah aksi demo akbar pada 4 November yang lalu. Diketahui, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ikut dalam aksi demo tersebut.

Kata Rais, hal itu sebagai kedaulatan Presiden Jokowi. Sehingga, partai politik pendukung pemerintah tidak punya domain untuk mengurusi urusan presiden.

"Jadi secara politik secara ketatanegaraan harus kita serahkan ke presiden. Kita tidak bisa intervensi," tegasnya.

Menurutnya, memojokkan isu politik soal koalisi hanya berpikir tentang kekuasan belaka padahal aksi demo tersebut soal kebangsaan rakyat secara umum.

"Jadi baiknya segala tafsir yang sifatnya politik berpikir kecil mengenai kekuasaan saja biarkan kasus ini kita kawal bersama sampai kasus ini selesai," tandasnya.

TERKINI

Kasus Ceuta, Oposisi Tuding PM Spanyol Tutup Mata Abaikan Laporan Intelijen Perbedaan Amnesia dan Demensia yang Sering Dianggap Sama Putin: Elit Globalis Barat Jadi Biang Kerok Krisis Berdarah di Ukraina Inggris Perluas Sanksi Permukiman Ilegal Israel