Jum'at, 03/09/2021 21:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja spesifik ke Asrama Haji Badan Pengusahaan (BP) Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (3/9).
Dalam kunjungan itu Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar Asrama Haji BP Batam yang berada di bawah kepemilikan BP Batam dihibahkan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau.
“Hal itu agar pengelolaan Asrama Haji BP Batam dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Kepri,” kata Ace Hasan.
Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam H. Muhammad Rudi menyambut baik usulan tersebut. Kata dia, selama ini BP Batam juga mengalami kerugian dalam mengelola Asrama Haji BP Batam.
DPR Harap Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran
Jazuli Pastikan Fraksi PKS Terus Berjuang untuk Kesejahteraan Buruh
Peringati May Day, Anggota DPR Minta Penguasa Jangan Hanya Berdiri Di Sisi Pengusaha
Dia mencontohkan, biaya pengelolaan asrama haji mencapai Rp4 miliar per tahun sedangkan pemasukannya hanya Rp3 milyar - Rp3,5 miliar per tahun.
“Begitu juga pada masa pendemi ini, biaya yang dikeluarkan utk pengelolaan mencapai Rp3 miliar per tahun sedangkan pemasukan hanya Rp1,5 miliar per tahun,” kata Rudi.
Rudi menjelaskan, pihaknya setuju apabila pengelolaan Asrama Haji diserahkan kepada Kementerian Agama RI.
Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa karena BP Batam di bawah kendali Menko Perekonomian dan asetnya milik Kementerian Keuangan RI maka pihaknya harus meminta izin terlebih dahulu.
Menanggapi hal itu, Ace Hasan menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Coumas untuk melobi Menkeu Sri Mulyani agar pengelolaan Asrama Haji BP Batam diserahkan ke Kementerian Agama.