Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92 trilliun pada tahun 2021.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari prihatin dihapuskannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen atas penataan dan perbaikan serta sekaligus memberikan respon cepat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

BPS merilis bahwa Produk Domestik Bruto nasional di triwulan II 2020 mengalami kontraksi hingga minus 5,32%. Hasil itu disebut sebagai dampak dari berbagai variabel perubahan akibat Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan publik untuk semakin waspada terhadap penyebaran virus Covid-19.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker ini Komisi VIII memberikan perhatian pada dampak sosial dari pandemi Covid-19 di Jatim.

Komisi VIII DPR RI mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyediakan fasilitas rapid test kepada setiap calon jemaah Haji asal Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyatakan kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) sudah bagus.