Partai Hanura pimpinan Marsekal Daryatmo telah menyerahkan seluruh berkas kepengurusan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sementara enam provinsi yang Lapas-nya tak melebihi kapasitas yakni, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.

Menurut Agung, gangguan terhadap aplikasi ini hanya terjadi di kota besar di wilayah Jabodetabek.

Yang melakukan itu, Buwas mengatakan,  harus dieksekusi karena pengkhianat.

Pemerintah memberikan sanksi berupa pencabutan izin tinggal, deportasi, hingga memasukkan nama mereka dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya resmi meneken larangan eks koruptor `nyaleg` dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Kemenkumham telah menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan. Sebab, klaim Sri, pihaknya sudah menujuk beberapa Lapas untuk penempatan warga binaan kasus korupsi.‎

Berdasarkan temuan dan bukti yang dikantongi KPK, kata Saut, praktik dugaan suap di Lapas itu sudah `mengakar`.

Yasonna mengakui penangkapan Wahid tamparan keras bagi institusinya. Sebab itu, kata Yasonna, ‎pihaknya segera melakukan evaluasi secara keseluruhan di lembaganya.