Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah harus lebih hati-hati ketika menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN 2018.
Banggar DPR meminta perhutanan sosial harus mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018. Hal itu sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial.
Pembahasan RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM baru mencapai finalisasi di Komisi VII DPR. Akibatnya, RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM belum masuk ke Banggar dan Paripurna.
Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo merevitalisasi Stadion Manahan layaknya Stadion Senayan. Komisi X juga bersedia mendukung revitalisasi stadion tersebut dalam penganggarannya masuk di APBN 2018.
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu anggaran Kementerian Perdagangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.534.508.009.000.
Untuk meningkatkan APK Indonesia yang masih kalah dari Malaysia dan Singapura, tidak cukup hanya mengandalkan APBN, tapi juga perlu peran swasta.
Komisi V DPR RI mengesahkan alokasi anggaran mitra kerja dalam RAPBN 2018. Diharapkan seluruh Kementerian dan Lembaga dapat mengelola anggaran yang telah disahkan secara efisien.
Dan bagaimana anggaran untuk masing-masing kementerian? berikut ini 10 peringkat Kementerian dan 10 Lembaga yang kantongi anggaran terbanyak tahun 2018.
Rapat Paripurna DPR RI (25/10/17) mengesahkan APBN 2018 yang ditetapkan Rp 2.220,9 triliun. Lebih tinggi dari APBN 2017 senilai Rp 2.080,45 triliun, dan dari APBNP 2017 senilai Rp 2.133,29 triliun.
Rapat Paripurna DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (RAPBN 2018) menjadi Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (APBN 2018).