Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar
Tiongkok bersikeras memiliki hak di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Beijing mengklaim perairan itu termasuk dalam perairan laut China Selatan yang sebagian besar masuk wilayah China.
Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan klaim terhadap wilayah perairan Natuna merupakan persoalan serius yang harus segera di selesaikan
"Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," tegas Jazuli
Indonesia tidak membentuk tim negosiasi dengan pemerintah Tiongkok terkait masalah perairan Natuna. Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna
Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP) mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas kapal China yang masuk ke Laut Natuna
Penyelesaian persoalan Natuna adalah dalam tataran hubungan diplomasi yang baik
China juga sudah angkat bicara menentang inisiatif Indonesia merubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada Juli 2017
Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus Natuna
Tugas pengamanan di Laut Natuna Utara ini akan bergantian denga KN Kalimasadha P.115.
Isu Natuna tidak akan membuat China dilarang berinvestasi ke Indonesia.