Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengaku telah menjadi korban hoax atau berita bohong dan propaganda terkait dugaan penyelenggaraan seminar tentang PKI.

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI/LBH) digeruduk massa terkait dugaan penyelenggaraan seminar tentang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun Argo mengungkapkan massa yang merangsek maupun kelompok yang mengadakan diskusi dan seni budaya di LBH Jakarta tidak mengantongi izin dari kepolisian.

Indonesia memerlukan kestabilan politik dalam mencapai pembangunan yang maju dan ekonomi yang kuat.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan untuk pemutaran film penghianatan G30S/PKI. Hal itu bertujuan untuk meneruskan sejarah kepada seluruh generasi muda.

Pimpinan DPR meminta agar pemerintah tidak perlu melarang pemutaran film penghianatan G30S/PKI.

Rencana pemutaran film kekejaman G30S/PKI tidak perlu ada larangan. Sebab, pemutaran film tersebut bertujuan untuk menyampaikan pemahaman sejarah terhadap kekejaman PKI.

Pimpinan DPR tidak mempersoalkan terkait rencana pemutaran film G30S/PKI. Sebab, hal itu dinilai sebagai upaya penyampaian sejarah kepada bangsa.

Pemerintah menilai seminar sejarah soal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang digelar oleh YLBHI/LBH Jakarta hanya mengeksploitasi isu-isu lama.

Perkembangan situasi kebangsaan dan kemasyarakatan yang dengan mudahnya menjadi objek provokasi dan agitasi terhadap isu-isu tertentu dinilai sangat memprihatinkan.