Jurnas.com | Pemerintah Jepang telah mencapai kesepakatan dengan keluarga pemilik tiga dari lima pulau di Kepulauan Senkaku, guna memperkuat klaim mereka atas wilayah ini. China juga mengakui kepulauan ini sebagai wilayah mereka. Tak ketinggalan, Taiwan juga mengaku pemilik sah kepulauan ini. China menyebut kepulauan ini Diaoyu.

Seperti dikutip The Australian, Sejumlah media di Jepang mengabarkan bahwa pemerintah telah membayar keluarga Kurihara 2,05 miliar yen (US$ 26 juta atau sekitar Rp 248,5 miliar), untuk membeli pulau tersebut. Kesepakatan ini tentu saja bakal membuat marah pemerintahan di Beijing dan Taiwan. Bahkan, perkembangan baru ini dikhawatirkan memicu amarah di antara kedua negara.

Sekitar 10 ribu rakyat China turun ke jalan di 12 kota pada pertengahan Agustus lalu, setelah sekelompok warga Jepang menduduki Pulau Uotsuri, dan mengibarkan bendera Jepang. Mereka merusak segalah barang berbau Jepang, mulai dari restoran hingga mobil-mobil produk Jepang.

Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah pusat Jepang meskipun kabar ini telah ramai diberitakan sejumlah media besar Jepang setelah gubernur Tokyo menyampaikan pernyataannya. Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara, belakangan mengaku sedang berusaha untuk membeli pulau tersebut. Ia diketahui tengah mengumpulkan sumbangan publik untuk membeli pulau-pulau yang memicu ketegangan Jepang dengan China.

Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Ishihara pernah menyatakan bahwa Jepang harus mengamankan kedaulatannya di kepulauan tersebut, jika gagal maka negaranya bisa menjadi Tibet kedua.

Dalam rencana Ishihara, kepulauan tersebut akan dikembangkan dan dibangun fasilitas pelabuhan. Pekan lalu, dia mengulangi seruan agar pemerintah membangun perlindungan dari angin topan, bagi nelayan Jepang yang beroperasi di kepulauan ini.

Pada konferensi pers rutin yang dilakukan pemerintahan pusat, Kepala Sekretaris Kabinet, Osamu Fujimura, mengatakan pemerintah dan pemilik pulau saat ini tengah berada dalam pembicaraan namun tidak ingin memberi tahu rincian diskusinya.

Kantor berita Kyodo, yang melaporkan hasil dari investigasi dari sumber-sumber pemerintah, mengatakan pada Rabu (5/9), kesepakatan untuk membeli tiga dari lima pulau utama telah dicapai dengan pemilik sejak Senin (3/9). Media tersebut juga menyebutkan dokumen pembelian resmi akan diserahkan kepada pemilik ketiga pulau itu akhir bulan ini.

Adapun Asahi dan Yomiuri Shimbun memberitakan kabinet pemerintah akan menyetujui rencana pembelian itu pada pertengahan September. Namun, sejauh ini pernyataan pemerintah Jepang hanya sebatas memastikan agar tidak ada usaha untuk membangun sarana apapun di pulau-pulau yang masih bermasalah itu mengingat beberapa waktu lalu China membangun saluran pembuangan limbah di atas pulau yang disengketakan.

Pada Rabu (5/9sebuah editorial Partai Komunis China, People's Daily, menuduh cara Jepang membeli pulau-pulai ini sebagai tindakan 'bermuka dua'. "Akan sulit untuk meredakan ketegangan China-Jepang jika pemerintah Jepang terus mengadopsi pendekatan 'bermuka dua' yakni menyatakan niat baik di satu sisi namun di sisi lain memberikan peluang bagi politik sayap kanan untuk melakukan kebijakan seperti itu dan membentuk opini publik," kata harian ini.