Jurnas.com | ANGGOTA DPD RI dari Provinsi Sumatera Selatan, Abdul Azis, menilai rendahnya penyerapan anggaran di daerah disebabkan belanja modal baru berjalan setelah selesai tender yang umumnya pengerjaan proyek dilakukan pada akhir tahun. "Anggaran baru akan banyak terserap pada akhir tahun, sekitar bulan November dan Desember," kata Abdul Azis kepada Jurnal Nasional, Minggu (29/7).

Abdul Azis menjelaskan, hal itu untuk menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan, bahwa penyerapan anggaran untuk di daerah hampir tidak bergerak.

Sebelumnya, Presiden SBY mengingatkan kembali agar publik bisa mengakses pengelolaan penyerapan anggaran tahun 2012. UKP4 diminta memublikasikan penyerapan anggaran tersebut. "Saya berpesan, Kepala UKP4 dan BIN (agar penyerapan anggaran, Red) dibuka kepada publik. Cari waktu, jelaskan kepada rakyat seperti apa penyerapan anggaran. Mana yang bagus dan mana yang setengah bagus dan mana yang tidak bagus," kata Presiden SBY saat sambutan pembukaan pada Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Kamis (26/7) lalu.

Penyerapan anggaran pemerintah pusat mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan pertama 2011. "Triwulan I 2011 diserap hanya 7,55 persen, sekarang naik 11,8 persen. Menurut saya mestinya bisa ditingkatkan lagi, tapi lebih bagus," Presiden menambahkan.

Sementara itu penyerapan anggaran pemerintah daerah hampir tidak bergerak. "Saya ingin jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai tekad dan kegigihan yang sama untuk betul-betul implementasi anggaran kita ini menjadi baik. Apalagi kita merancang tahun depan anggaran yang kita alirkan ke daerah lebih besar lagi,� kata SBY.

Direncanakan tahun depan alokasi dana ke daerah akan lebih dari Rp500 triliun rupiah dalam rangka desentralisasi fiskal. �Diperlukan manajemen penggunaan anggaran yang baik, baik pusat maupun daerah. Saya berharap nanti Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dapat berkomunikasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menggunakan anggaran ini sebaik-baiknya," Presiden SBY menegaskan.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto membenarkan bahwa penyerapan anggaran di daerah berjalan di tempat alias tidak ada perbaikan. "Ya, tidak ada perbaikan," kata Kuntoro Mangkusubroto.