Jurnas.com | UNTUK memaksimalkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 11 Juli nanti, panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) DKI Jakarta akan mengerahkan petugas yang akan membantu PPL (panitia pelaksana lapangan) di tiap-tiap kelurahan.

Ketua Panwaslu Ramdansyah mengatakan tugas utama pembantu PPL adalah mendapatkan form C2 dalam bentuk plano besar. Petugas cukup memotret form C2 tersebut sebagai pembanding data bagi Panwaslu. "Pembantu PPL tugasnya mendapatkan data asli C2 karena itu sumber paling benar dan belum terdistorsi," kata dia di Kantor Panwaslu, Jakarta, Rabu (4/7).

Petugas pembantu PPL ini akan ditugaskan di tiap kelurahan. Setiap kelurahan diperbantukan tiga petugas pembantu. Sehingga total petugas sebanyak 801 orang karena DKI Jakarta terdiri dari 267 kelurahan.

Keberadaan petugas ini juga untuk membantu pengawasan pelaksanaan pemilu terutama di wilayah tempat pemungutan suara (TPS)yang rawan terjadinya praktek kecurangan.

Dia menjelaskan, indikator wilayah dengan TPS tergolong rawan yaitu kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI), tingkat kemiskinan dan jumlah pelanggaran yang ditemukan pada pemilu sebelumnya.

Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk,maka tingkat kerawananannya juga tinggi. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, semakin rendah HDI maka kerawanan juga tinggi.

"Penduduk di atas 50 ribu dianggap sangat rawan.

Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng salah satu yang termasuk rawan kata Ramdansyah. Ini terlihat dari data DPT pemilu-pemilu sebelumnya yaitu Pilkada 2007 ( 67.251 DPT), Pemilu legislatif 2009 (105.179 DPT), Pemilu Presiden 2009 (108.902 DPT) dan Pilkada 2012 (88.658 DPT).

"Di Kel. Cakung laju pertumbuhan penduduk datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan

Kel.kapuk sangat rawan," ungkapnya.

Kendati demikian pihaknya tidak akan memberikan pengawasan khusus untuk mengantisipasi kecurangan di TPS rawan tersebut. Hanya saja pengawasannya lebih ditingkatkan. "Perlakuan khusus nggak ada.Tapi pengawasan intens dilakukan," ungkapnya.